Wawancara dengan Pamflet Newsletter

Pamflet Newsletter 3 Pamflet Newsletter #3, Agustus 2014

“Bicara Tentang Partisipasi Politik Anak Muda, Anak Muda yang Mana?”

Pamflet newsletter

Bagaimanakah partisipasi politik anak muda di era awal Reformasi?

Jatuhnya Suharto menciptakan euforia politik dan perayaan kebebasan berekspresi, tapi tak lama kemudian anak muda mulai menyadari bahwa reformasi di tataran elit politik sangat lambat. Tentu ada perubahan yang berarti, yaitu terselenggaranya pemilihan langsung sebagai salah satu penanda penting demokrasi. Tapi bermunculannya kebijakan represif, seperti RUU APP (yang kemudian menjadi UU Pornografi), serta kekerasan atas nama agama di ruang publik menyebabkan banyak anak muda – generasi yang menjadi saksi Reformasi ‘98 — tidak percaya pada negara. Tak heran pada Pemilu 2014 lalu kita mendapati banyaknya first-time voters atau pemilih yang baru tergerak lagi ikut Pemilu setelah 1999. Maka kita perlu ukuran berbeda melihat partisipasi politik anak muda, di luar prosentase suara dalam Pemilu maupun keterlibatan dalam partai politik.

Yang lebih menarik buat saya adalah antusiasme warga dalam mengupayakan perubahan secara independen di ruang publik. Warga membentuk beragam komunitas yang terlepas dari politik praktis, namun bagi saya apa yang mereka upayakan sangat politis. Mereka menawarkan cara pandang baru dalam melihat sejarah, peran agama, seni, maupun gender. Jika kita melihat inisiatif publik sebagai bentuk partisipasi politik, kita bisa melihat kegairahan anak muda menciptakan ruang-ruang baru di awal Reformasi. Banyak inisiatif muncul dengan semangat DIY (do it yourself), dengan dana swadaya maupun bergantung pada lembaga donor. Dan ini tidak bisa disederhanakan sebagai gerak “going where the funding goes.” Ketika anak muda tidak menemukan tempat dalam institusi formal, mereka menciptakan ruang mereka sendiri untuk berkarya, menyebarkan ilmu pengetahuan, membuka kemungkinan dialog.

 

Dan bagaimana jika dibandingkan dengan partisipasi politik anak muda hari ini? Apakah perbedaan dalam partisipasi anak muda di era awal reformasi dan kini?

Gerakan mahasiswa di tahun 1998 mempengaruhi munculnya gagasan baru tentang kewarganegaraan. Wacana tentang kesadaran politik terus mengemuka, dan “turun ke jalan” sebagai manifestasinya adalah repertoar yang terus diulang dalam proses redefinisi kewarganegaraan. “Turun ke jalan” menjadi semacam pengetahuan yang ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya. Kita bisa lihat bahwa sampai sekarang warga terus merasa terdorong untuk menunjukkan sikap politis. Selain aktivisme media sosial (ingat gerakan Facebook “Koin untuk Prita” atau “Dukungan untuk Bibit dan Chandra), warga secara sukarela terlibat dalam berbagai gerakan sosial, seperti misalnya gerakan menolak undang-undang pornografi atau upaya judicial review beragam UU problematis.

Beberapa tahun terakhir memang banyak teman aktivis dan seniman dari generasi saya yang mengkhawatirkan sikap politik generasi yang lebih muda, atau mereka yang lahir antara pertengahan 1980-an dan 1990-an. Komersialisasi pendidikan menyebabkan banyak perubahan di kampus. Mahasiswa seperti kembali ke era Daud Yusuf: belajar rajin tanpa melakukan hal lain demi menjadi bagian dari masyarakat produktif yang mendukung pilar ekonomi negara setelah lulus. Sebetulnya kesadaran politik dan semangat turun ke jalan terus diwariskan, tapi memang gerak penyebaran pengetahuan ini sangat sporadis. Ini sangat berbeda ketika dulu, di kampus, mahasiswa memiliki infrastruktur berupa banyaknya kelompok diskusi. Cuek dengan politik justru sulit karena selepas kuliah mahasiswa dengan mudah menemukan kelompok yang nongkrong di kantin untuk berdiskusi. Tapi anak-anak muda tahun 90-an tidak bisa terus-terusan di kampus karena mereka punya bayi masing-masing, termasuk beragam inisiatif publik yang lahir di awal reformasi tadi. Knowledge transfer terus terjadi, tapi tantangannya juga banyak.

Ada satu kasus yang perlu kita renungi terkait dengan isu partisipasi politik anak muda. Di tahun 2010, FPI menuntut pembubaran Q! Film Festival dengan alasan bahwa homoseksualitas merusak moral bangsa. Warga yang pro keberagaman ramai menentang sikap FPI di Facebook dan Twitter. Namun kemudian kita tahu bahwa ada organisasi mahasiswa Islam di UI yang juga menyuarakan protes terhadap Q! Film Festival, dengan alasan yang sama dengan FPI. Banyak komentar muncul tentang “anak UI malu-maluin,” terutama dari alumni UI yang dulu menentang Suharto, menolak UU Pornografi, dan sebagainya. Tapi “anak UI” yang berdemo atas nama moral ini juga melihat pola artikulasi yang sama, yaitu moda “turun ke jalan” yang terus dimainkan di ruang publik. Artinya, ada sirkuit knowledge transfer yang lain, yang kemungkinan besar lebih marak dan sistematis. Dan ini terjadi di kampus. Maka jika kita bicara tentang partisipasi politik anak muda, kita tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang monolitik. Anak muda yang mana? Dari jejaring mana mereka dihasilkan?

 

Berdasarkan penelitian kami mengenai Partisipasi Politik Anak Muda, salah satu temuannya mengungkapkan bahwa partisipasi politik anak muda berbanding lurus dengan pemahamannya tentang HAM. Setujukah? Sejauh mana pemahaman HAM mempengaruhi partisipasi politik ini?

Salah satu wacana yang mengemuka setelah jatuhnya Suharto adalah wacana tentang “hak.” Percakapan tentang “hak” bergulir di mana-mana: kampus, komunitas, media. Pasal 28 kerap dikutip dalam perlawanan warga atas sensor negara, yang – seperti kita tahu — tidak mati bersama Orde Baru. Sirkulasi wacana publik tentang hak, yang di dalamnya termasuk hak mendapat perlindungan hukum, berserikat dan berpendapat, memperoleh kesempatan yang sama, turut merekatkan hubungan antara pemahaman tentang HAM dan dorongan untuk memiliki sikap politik.

 

Eksperimen seperti apa saja yang tampak dilakukan oleh anak muda kini dalam menunjukkan partisipasi politiknya?

Saya tidak punya kapasitas memetakannya karena masih terlalu dini. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk memaknai dan mengkritisi apa yang saya sebut sebagai “eksperimen” generasi ‘98, sebuah generasi yang sekarang sudah tidak terlalu muda. Yang saya lihat di kasus Pemilu, inisiatif anak muda dalam upaya mendukung Jokowi sangat kreatif dan mengagumkan. Tapi dalam Pilpres lalu unsur situasi darurat sangat berperan. Melani Budianta menyebut gerakan yang merespon situasi darurat sebagai “emergency activism.” Dalam Pilpres 2014, ada situasi darurat yang menggerakkan warga: mereka tidak ingin pelanggar HAM menjadi presiden. Bahkan banyak orang yang awalnya tidak terfokus pada isu HAM ikut merasakan situasi darurat karena kampanye hitam yang sangat gencar dilakukan oleh tim Prabowo. Dan berdasarkan sejarah, kita sudah sangat terlatih melibatkan diri dalam “emergency activism.” Gerak kolektif melawan Suharto adalah contoh yang paling nyata. We are good at it. Namun setelah situasi darurat berlalu, bagaimana mempertahankan semangat kolektif dan mengupayakan kemungkinan kerja baru dari afiliasi yang tercipta selalu jadi pertanyaan besar.

 

 Sejauh mana perkembangan teknologi informasi (seperti internet) memperluas kesempatan eksperimen tersebut?

Anak muda saat ini jelas lebih melek teknologi dibanding mereka yang datang dari era analog. Twitter, Facebook, atau blog menjadi sarana penting mengekspresikan diri dan menyebarkan informasi, termasuk mengabarkan inisiatif baru yang muncul. Dua puluh tahun lalu, jika seseorang ingin gagasannya dibaca orang banyak, ia akan berusaha menerbitkan tulisan itu di media mainstream seperti Kompas atau Tempo. Sekarang, seorang blogger bisa mengunggah tulisan di blognya sendiri dan dilihat oleh puluhan ribu orang. Tapi kemudahan ini punya tantangannya sendiri. Yang pertama tentu saja soal isu kedalaman dan kualitas. Kita tidak boleh merasa cukup dengan membuat status Facebook, kultwit, petisi online, atau curpol (curhat politik) di Kompasiana. Kedua, ada pertanyaan soal pendidikan media literacy yang lebih baik dan siapa yang harus melakukannya. Melek teknologi tidak sama dengan literacy, yaitu kemampuan membaca secara kritis. Dari Pemilu lalu kita belajar bahwa kampanye hitam juga menggunakan media internet secara leluasa untuk menyebarkan kebencian. Kita tidak ingin polisi internet, dan kita tak ingin kebebasan kita dibatasi otoritas media mainstream (apalagi Menkominfo!). Tapi fakta bahwa jumlah pemilih Prabowo meningkat drastis menjelang Pemilu menunjukkan bahwa kebutuhan media literacy sangat nyata.

Ketiga, ada persoalan angka kematian yang tinggi. Banyak sekali ide kreatif dan progresif beredar di internet dalam bentuk tulisan maupun gambar. Anak muda mendedikasikan waktu mereka membuat blog khusus film, media, sastra, dan lainnya. Tapi dana dan energi butuh keberlangsungan. Ketika banyak inisiatif lahir dan mati dengan cepat, kita tidak saja dihadapkan pada persoalan kesinambungan tetapi juga pengarsipan. Beberapa situs progresif di awal 2000-an saat ini sudah tidak bisa diakses. Lalu bagaimana kita mencatat pencapaian (dan kegagalan) beragam eksperimen di era digital? Dalam hal ini, harus ada ruang dialog dengan akademisi, yang semestinya berperan memberi nilai pada inisiatif publik dan menempatkannya sebagai bagian dari sejarah.

 

Bagaimana kemungkinan perubahan yang diinginkan anak-anak muda kini dengan isu yang terfragmen? Berbeda dengan anak muda di era orde baru yg memiliki “musuh bersama”, yakni pemerintahan Soeharto, sehingga gerakan anak muda cenderung punya tujuan besar yg sama.

Betul, di tahun ’98 ada “musuh bersama,” tapi setelah Suharto turun, gerakan anak muda yang menumbangkannya langsung terpecah. Bagaimanapun juga, perlawanan terhadap Suharto adalah bentuk “emergency activism.” Afiliasi yang dibangun sangat inspiratif tapi juga temporer, dan memang begitulah karakter aktivisme darurat. Setelah jatuhnya rezim Suharto, investasi pada isu yang beragam tidak terhindarkan – dan kita juga memerlukannya. Dinamika politik kita menjadi kaya karena warga sibuk dengan isu yang mereka anggap paling penting: pendidikan, HAM, kelas, atau LGBT. Pertanyaannya bukan bagaimana menyatukan isu, tapi fragmentasi macam apa yang produktif buat kita. Bagaimana kelompok yang berbeda-beda tujuan ini terus berjejaring dan berdialog untuk memetakan tantangan baru?

Tantangan besar yang kita hadapi sekarang adalah konservativisme dan radikalisme agama. Kita tidak hanya bicara tentang FPI. Baru-baru ini, kampanye politik berbasis agama menyebabkan banyak anggota masyarakat mengalami peer pressure jika memilih capres yang dianggap “kurang Islami.” Kita mungkin tidak mengalami tekanan itu, tapi belum tentu demikian halnya dengan anggota keluarga kita. Kita belum punya strategi yang solid saat berhadapan dengan ancaman terhadap pluralisme, yang barangkali jelas-jelas terbentang di kebun tetangga. Dan jangan lupa fakta Pilpres: Prabowo menang di tempat-tempat yang identik dengan komunitas anak muda urban dan progresif seperti Bandung, Depok (lokasi Universitas Indonesia), dan Jakarta Selatan (lokasi nongkrong paling hip se-Jakarta). Apakah ini mengatakan sesuatu tentang peran anak muda dalam lingkungan terdekat mereka?

 

Pemilihan Presiden kini bisa dibilang mencatat sejarah baru, masyarakat tidak lagi pasif dan sekadar mencoblos. Hampir seluruh masyarakat begitu terlibat, baik dalam diskusi sampai gerakan sukarelawan. Bagaimana anda melihat ini?

Ini keren banget tentunya, tapi juga penting bagi kita untuk melihat sejarahnya. Seperti yang saya sebut di depan, kita terbiasa dengan “emergency activism.” Ini kekuatan kita, tapi kita juga harus bersikap kritis. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan relawan, tapi kita juga tidak boleh lupa apa yang mengantar kita ke Pilpres ini dan terpaksa berhadapan dengan berbagai ulah Prabowo dan pendukungnya. Why are we in this mess together? Apakah kita harus menuntut KPU yang meloloskan Prabowo? Itu sudah dilakukan oleh Koalisi Menolak Lupa. Mereka gagal karena mereka sendirian. Artinya, seharusnya kita terlibat dalam gerakan yang lebih besar untuk memantau prosedur dan kriteria pencalonan yang dilakukan KPU jauh sebelum Pilpres.

 

Bagaimana cara mengubah pemahaman anak muda terhadap partisipasi politik yang hanya sebatas “nyoblos” dan bergabung di partai?

Ketika anak muda mau ikut Pemilu karena mereka nggak mau pelanggar HAM jadi presiden, itu sudah poin penting yang harus dicatat, dihargai, dan sebisa mungkin ditindaklanjuti karena sebelum itu tak sedikit yang berpikir: “Siapapun presidennya, nggak ada hubungannya sama hidup gue.” Jadi “nyoblos” itu sudah merupakan hal penting, tidak bisa dibilang “sebatas nyoblos.”

Tapi langkah selanjutnya adalah terus mengkritisi cara pandang kita atas politik. Kita dilatih oleh Orde Baru untuk memisahkan ranah politik dan non politik secara kelewat sederhana dan kurang kreatif. Politik buat banyak orang adalah membicarakan koalisi partai atau anggota DPR mana yang terlibat korupsi (batas antara sikap politik dengan gosip ngalur ngidul tentang pejabat politik pun sering nggak jelas). Sementara kampanye anti perkosaan dianggap isu perempuan, bukan persoalan politik. Bahkan kementerian yang berurusan dengan perempuan (kalau memang harus ada – menurut saya sih tidak) merupakan wilayah ghetto dan remeh di kabinet dan bisa dipimpin oleh siapa saja, asalkan perempuan.

Setidaknya, ada dua perspektif yang harus dimiliki dan dijaga oleh anak muda untuk mengupayakan perubahan. Pertama, anak muda perlu curiga pada politik pemisahan wilayah (the politics of separate spheres). Pada kenyataannya, isu-isu yang kerap dianggap remeh (sekadar menyebut beberapa: perempuan, anak, kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata) selalu bertumpang tindih dengan politik. Artinya, pernyataan “gue peduli masalah lingkungan, tapi gue nggak suka politik” adalah sesuatu yang absurd. Kedua, politik tidak hanya berada di gedung DPR, tapi juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ada sesuatu yang salah kalau kita mengatakan dengan santai, “Gue pilih Jokowi, tapi nyokap gue pilih Prabowo karena semua temen mesjidnya begitu.” Partisipasi politik dimulai dengan upaya menyadari apa yang membentuk lingkungan sekitar kita dan menentukan sikap saat berhadapan dengan tegangan yang berlangsung di dalamnya.

***

 

Unduh newsletter Pamflet di sini:

Pamflet Newsletter 3